Pengadilan Negeri Medan resmi memutuskan Amsal Christy Sitepu bebas dari dugaan korupsi terkait mark-up anggaran pembuatan video profil 20 desa. Majelis hakim menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan ini dibacakan di ruang sidang PN Medan oleh Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang.
Kasus ini bermula dari proposal jasa pembuatan video profil desa yang diajukan Amsal pada tahun 2020. Ia menawarkan harga sekitar Rp 30 juta per video kepada sejumlah kepala desa. Jaksa menilai terdapat mark-up pada beberapa item harga dan menuduh Amsal merugikan keuangan negara sekitar Rp 202 juta. Dalam tuntutannya, Amsal sempat diancam hukuman penjara dua tahun, denda, serta kewajiban mengganti kerugian negara.
Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak Amsal Christy Sitepu, termasuk pengembalian kedudukan, harkat, martabat, dan kemampuan hukum terdakwa seperti semula sebelum kasus berjalan. Hal ini berarti Amsal dapat kembali beraktivitas secara normal tanpa status hukum yang terbeban oleh dakwaan sebelumnya.
Sebelum putusan bebas dibacakan, pada 31 Maret 2026, Amsal sempat ditangguhkan penahanannya oleh hakim PN Medan dan dijemput dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan oleh salah satu anggota DPR RI. Keputusan bebas ini menjadi penegasan bahwa tidak ada unsur pidana maupun perbuatan melawan hukum dalam tindakan yang dituduhkan kepadanya.
Dengan vonis ini, Amsal Christy Sitepu kini bebas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan hak-haknya dipulihkan sesuai dengan putusan pengadilan. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting tentang bagaimana prosedur hukum memastikan keadilan bagi tersangka ketika dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
#AmsalSitepu #VonisBebas #BeritaTerbaru #beritaterkini #ar_wow
