Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan potensi risiko bagi Indonesia jika gagal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dikerjakan bersama Tiongkok.
Mahfud menyampaikan peringatan tersebut dalam sebuah pernyataan publik yang menyoroti pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam pengelolaan utang luar negeri, khususnya yang melibatkan proyek infrastruktur berskala besar. Ia menilai, kegagalan membayar utang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kepentingan nasional.
Dalam penjelasannya, Mahfud mencontohkan beberapa kasus negara lain yang mengalami kesulitan membayar pinjaman serupa. Ia menyebut, dalam beberapa perjanjian internasional, aset strategis milik negara bisa dijadikan kompensasi jika terjadi gagal bayar. Mahfud menegaskan bahwa Indonesia perlu mewaspadai potensi tersebut agar tidak memengaruhi wilayah strategis, seperti Natuna Utara, yang memiliki posisi penting di kawasan perbatasan Laut Cina Selatan.
Peringatan tersebut disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap dampak jangka panjang pembiayaan proyek kerja sama luar negeri. Mahfud menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam setiap perjanjian yang melibatkan pinjaman besar, agar tidak menimbulkan risiko terhadap kedaulatan Indonesia.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun Tiongkok terkait adanya tuntutan atau kesepakatan mengenai wilayah Natuna sebagai kompensasi utang proyek KCJB. Pemerintah menyatakan, pembayaran utang proyek dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan China Development Bank (CDB).
#MahfudMD #KeretaCepat #BeritaTerkini #infoterkini #beritaviral #infoviral #fyp #informasi #ar_wow
