Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil dua perusahaan raksasa media sosial, Meta dan TikTok, setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025 berakhir ricuh.
Pemanggilan ini dilakukan karena beredar luas konten provokatif, disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian di media sosial yang diduga memperkeruh suasana aksi. Pemerintah menilai platform digital perlu memberikan penjelasan sekaligus bertanggung jawab terhadap dampak penyebaran konten tersebut.
Wakil Menteri Komdigi Angga Raka menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Head TikTok Asia Pasifik, Helena, serta perwakilan Meta Indonesia. Keduanya diminta hadir di Jakarta untuk membahas langkah pencegahan penyebaran konten palsu di ruang digital.
“Platform digital harus memiliki sistem otomatis yang mampu mendeteksi dan menghapus konten tidak valid, termasuk konten yang dibuat dengan kecerdasan buatan, sebelum menyebar luas,” kata Angga dalam keterangannya.
Komisi I DPR menyatakan dukungan atas langkah Komdigi memanggil Meta dan TikTok. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan bahwa penyebaran konten fitnah dan provokatif tidak hanya membahayakan keamanan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas demokrasi.
Sementara itu, Polda Metro Jaya melaporkan sebanyak 351 orang diamankan pascademonstrasi, termasuk 196 anak di bawah umur. Polisi menyebut sebagian massa terprovokasi konten di media sosial yang mendorong mereka ikut serta dalam aksi.
Dengan pemanggilan ini, pemerintah berharap pembahasan bersama platform digital dapat menghasilkan mekanisme yang lebih tegas untuk mencegah penyebaran konten provokatif, sehingga ruang digital di Indonesia tetap aman dan kondusif.
#Komdigi #Meta #TikTok #beritaindonesia #BeritaViral #beritaterkini #infoterkini #infoviral #information #ar_wow
