Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengoreksi besaran anggaran untuk guru dan dosen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran yang semula tercatat Rp178,7 triliun direvisi naik menjadi Rp274,7 triliun. Koreksi tersebut dilakukan setelah pemerintah menghitung kembali komponen gaji, tunjangan, serta kebutuhan riil tenaga pendidik di seluruh daerah.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Guru dan dosen dianggap sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia, sehingga dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan. Dana tambahan ini mencakup pembayaran gaji pokok, tunjangan profesi, hingga program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
“Ini bagian dari komitmen pemerintah agar alokasi pendidikan sesuai amanat konstitusi dan sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam rapat bersama DPR. Ia menambahkan, pendidikan menjadi sektor prioritas karena berkaitan langsung dengan daya saing bangsa di masa depan.
Secara keseluruhan, alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun atau 20 persen dari total APBN, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar diberikan kepada guru, dosen, dan tenaga pendidik, yakni Rp274,7 triliun. Angka ini juga menjadikan pos anggaran pendidikan sebagai salah satu belanja terbesar dalam struktur APBN.
Dengan revisi ini, pemerintah berharap kualitas layanan pendidikan dapat semakin meningkat. Guru dan dosen diharapkan memiliki ruang lebih baik untuk mengembangkan kompetensi, sementara kesejahteraan tenaga pendidik juga mendapat perhatian lebih. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global.
