Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk periode tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026. Keputusan ini menempatkan Indonesia pada posisi kepemimpinan penting dalam forum internasional yang menangani isu hak asasi manusia global.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Indonesia memperoleh mandat tersebut melalui mekanisme rotasi kepemimpinan kawasan Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG) yang diterapkan di lingkungan Dewan HAM PBB. Presidensi ini berlaku selama satu tahun dan mencakup seluruh rangkaian agenda Dewan sepanjang 2026.
Dewan HAM PBB merupakan badan antarpemerintah di bawah Majelis Umum PBB yang bertugas menangani promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk membahas situasi HAM di berbagai negara serta mengeluarkan rekomendasi kebijakan kepada komunitas internasional.
Dalam perannya sebagai presiden, Indonesia bertanggung jawab memimpin jalannya sidang Dewan, mengatur agenda pembahasan, serta memfasilitasi dialog dan koordinasi antarnegara anggota. Presiden Dewan juga berperan memastikan proses pembahasan berjalan sesuai prosedur dan prinsip yang telah disepakati oleh PBB.
Penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB sejak dibentuk pada 2006. Capaian ini sekaligus mencatatkan pertama kalinya Indonesia memimpin Dewan HAM PBB, setelah sebelumnya beberapa kali terpilih sebagai anggota dewan tersebut.
#Indonesia #PBB #beritaviral #infoviral #ar_wow
