Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengambil langkah strategis dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dengan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening-rekening bank yang dikategorikan sebagai dormant atau tidak aktif. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Mei 2025 dan menyasar rekening yang tidak menunjukkan aktivitas finansial selama minimal tiga bulan.
Apa Itu Rekening Dormant?
Rekening dormant merujuk pada rekening bank yang tidak menunjukkan adanya aktivitas transaksi seperti debit, kredit, ataupun akses terhadap layanan digital selama periode tertentu. Dalam konteks kebijakan ini, PPATK mengacu pada definisi tersebut sebagai indikator potensi kerawanan dalam sistem keuangan.
Pada tahap awal penerapan, lebih dari 140.000 rekening dormant telah diblokir sementara dengan total dana yang tersimpan mencapai Rp428,6 miliar. Pemblokiran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Reaksi Publik dan Proses Klarifikasi
Kebijakan ini sempat memicu polemik di kalangan pemilik rekening yang merasa rekening mereka diblokir secara sepihak. Menanggapi hal tersebut, PPATK bersama institusi perbankan segera membuka jalur konfirmasi dan verifikasi bagi nasabah yang terdampak. Setelah melalui proses pemutakhiran data dan verifikasi identitas di bank masing-masing, akses terhadap rekening yang diblokir mulai dibuka kembali.
Data per akhir Juli 2025 mencatat bahwa secara nasional terdapat sekitar 31 juta rekening dormant yang sempat mengalami pemblokiran, dengan estimasi nilai dana mencapai lebih dari Rp6 triliun. Mayoritas rekening tersebut kini telah kembali aktif setelah pemiliknya menyelesaikan proses klarifikasi dan pembaruan data.
Dana Tidak Hilang, Hanya Diblokir Sementara
PPATK menegaskan bahwa pemblokiran ini tidak bersifat penyitaan dana. Dana dalam rekening tetap utuh dan hanya dibekukan sementara hingga proses verifikasi selesai. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk melindungi sistem keuangan dari potensi risiko kejahatan finansial.
Nasabah yang rekeningnya diblokir dapat melakukan reaktivasi melalui prosedur resmi di lembaga perbankan terkait. Proses ini meliputi pembaruan identitas, verifikasi data, serta konfirmasi penggunaan rekening sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Langkah Pencegahan yang Perlu Dipahami
Meskipun tindakan ini sempat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, PPATK menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan yang lebih bertanggung jawab. PPATK juga mengimbau masyarakat untuk secara rutin memantau dan mengelola rekening yang dimiliki agar tidak masuk dalam kategori dormant.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap transaksi keuangan di Indonesia terus diperketat demi menjaga transparansi, mencegah tindak kejahatan finansial, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.
