Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kebijakan pemungutan pajak terhadap pelaku usaha toko online melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga TikTok Shop ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto tahunan penjual.
Pemungutan pajak ini berlaku bagi penjual dengan omzet antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Sementara itu, pelaku usaha yang memiliki omzet di bawah Rp 500 juta tetap diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pelaporan, meski tidak dikenakan pemotongan pajak secara langsung.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha konvensional dan digital. Direktur Jenderal Pajak menegaskan bahwa aturan ini bukanlah jenis pajak baru, melainkan mekanisme baru yang memudahkan pelaporan dan pemungutan secara sistematis melalui platform digital.
Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap dapat memperluas basis penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus tumbuh pesat. Selain itu, pelaku usaha juga diimbau untuk mulai menyesuaikan diri dengan ketentuan baru agar tetap patuh dan terhindar dari potensi sanksi administratif.
Regulasi tersebut direncanakan mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 2025. Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM daring serta memberikan panduan teknis bagi platform marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.
