Thailand dan Kamboja secara resmi menghentikan ketegangan militer di wilayah perbatasan setelah lima hari konflik yang berdampak pada masyarakat sipil. Kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada 28 Juli 2025, difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Kedua negara sepakat menghentikan seluruh aktivitas bersenjata mulai tengah malam di hari yang sama.
Situasi ini sebelumnya memicu evakuasi besar-besaran dengan lebih dari 120.000 warga mengungsi dari area terdampak. Dukungan diplomatik dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN, mempercepat proses penyelesaian. Perkembangan ini menjadi perhatian kawasan karena berkaitan dengan stabilitas regional.
Pasca kesepakatan, kedua negara memulai proses tindak lanjut seperti pembentukan komite pengawas bersama dan pertemuan komando militer yang direncanakan pada awal Agustus 2025. Meski kondisi cenderung kondusif, komunikasi bilateral tetap berlangsung untuk memastikan situasi tetap terkendali dan mendukung penyelesaian jangka panjang.
