Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026 melalui keputusan Presiden Ferdinand Marcos Jr.. Langkah ini diambil sebagai respons atas konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya pasokan energi global.
Ketergantungan Filipina terhadap impor energi tergolong tinggi. Sebagian besar kebutuhan minyaknya dipasok dari luar negeri, termasuk dari kawasan Timur Tengah. Gangguan distribusi global, terutama di jalur strategis seperti Selat Hormuz, turut meningkatkan risiko keterbatasan pasokan energi di dalam negeri.
Pemerintah mengungkapkan bahwa cadangan bahan bakar domestik saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 40 hingga 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi yang ada. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah cepat guna menjaga stabilitas energi nasional.
Melalui penetapan status darurat ini, pemerintah memiliki kewenangan lebih luas untuk mempercepat pengadaan energi dan mengawasi distribusi bahan bakar. Selain itu, bantuan juga disalurkan kepada sektor terdampak seperti transportasi dan industri.
Pemerintah juga membentuk mekanisme pengawasan guna mencegah penimbunan serta manipulasi harga energi di pasar. Kebijakan ini ditetapkan berlaku selama satu tahun dan dapat dicabut lebih awal sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi.
#Filipina #KrisisEnergi #BeritaDunia #beritaterkini #ar_wow
